Hukum Pembagian Harta Gono Gini

Hukum Pembagian Harta Gono Gini – Ketika terjadi perceraian, Anda sebagai penggugat berhak mengajukan gugatan. Salah satunya soal pembagian aset Gono Gini. Pada artikel kali ini, kita akan membahas lebih dalam tentang aturan dan beberapa hal penting lainnya tentang harta gono gini.

[related by="category" number='1']

Harta Gono Gini adalah harta yang diperoleh selama atau selama perkawinan. Harta tersebut diperoleh dari uang suami atau istri. Namun selain itu, harta gono Gini juga bisa disebut harta yang diterima karena seseorang menyumbangkan atau memberikan uang atau barang kepada pasangan.

Hukum Pembagian Harta Gono Gini

Hukum Pembagian Harta Gono Gini

Ketika terjadi perceraian, harus ada pembagian harta menjadi gono gini atau harta bersama. Aturan tentang pembagian harta gono Gini ada dalam Pasal 35 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 yang menyebutkan bahwa harta yang diperoleh bersama selama perkawinan adalah harta bersama atau harta Gono Gini.

Advokat Konsultan Hukum Harta Bersama / Gono Gini

Pemisahan aset Gono Gini akan dilakukan dengan membagi aset yang ada menjadi dua. Namun, perlu dicatat bahwa alokasi aset Gono Gini sebenarnya didasarkan pada hukum masing-masing agama. Hal ini diatur dalam Pasal 37 UU Perkawinan.

Selanjutnya bagi pasangan suami istri yang beragama Islam, pembagian hartanya berdasarkan Pasal 97 KHI. Perlu juga dicatat bahwa penggunaan aturan untuk pembagian harta wasiat hanya jika tidak ada perjanjian perkawinan yang mengatur masalah ini.

Jika Anda dan pasangan sudah memiliki perjanjian pranikah atau perjanjian pranikah yang mengatur tentang pembagian harta, maka penggunaan aturan di atas tidak wajib.

Dalam Islam tidak dijelaskan secara jelas tentang harta bersama atau harta gono gini selama perkawinan. Namun, dalam Islam ada yang disebut pembagian harta antara suami dan istri.

Surat Perjanjian Pembagian Harta Gono Gini

Pembagian harta menurut Islam dibatasi hanya pada penghasilan yang diberikan suami kepada istri dan tidak semua harta milik suami. Ketika keduanya bercerai, pembagian akan didasarkan pada harta yang dimiliki sesuai dengan hukum Islam yang berlaku.

Namun, jika selama perkawinan ada harta bersama yang tidak dimiliki oleh keduanya, maka pembagiannya berdasarkan pasal 97 UU Perkawinan. Peraturan tersebut menyatakan bahwa orang yang diceraikan atau duda akan menerima setengah dari harta bersama, selama tidak ada akad nikah yang mengaturnya.

Namun, tidak semua harta selama perkawinan menjadi milik bersama. Jika berdasarkan Pasal 87 KHI, harta kekayaan yang melekat pada suami atau istri, seperti warisan, berada di bawah penguasaan masing-masing pihak, sepanjang keduanya belum menentukannya dalam penyelesaian perkawinan.

Hukum Pembagian Harta Gono Gini

Harta warisan adalah harta yang diterima oleh salah satu pihak sebelum mereka menikah. Harta warisan juga termasuk dalam harta kekayaan seperti warisan atau hadiah. Oleh karena itu, harta milik menjadi milik pihak mana pun yang menerimanya.

Pdf) Konsepsi Harta Bersama Dari Perspektif Hukum Islam, Kitab Undangundang Hukum Perdata Dan Hukum Adat

Kepemilikan dan kepengurusan tidak berubah karena perkawinan. Jadi dalam hal perceraian, harta ini tidak dapat diklaim sebagai harta bersama.

Harta yang dimiliki oleh istri atau suami setelah menikah. Harta itu berasal dari pemberian, wasiat atau warisan bagi masing-masing.

Harta yang diperoleh istri atau suami selama perkawinan yang dihasilkan melalui usaha masing-masing. Ini seperti harta karun yang berasal dari pekerjaan. Boleh dibilang, harta jenis ini juga sama dengan harta bersama atau harta yang diperoleh keduanya selama perkawinan.

Jika melihat pengertian Harta Gono Gini di atas, maka dapat dikatakan bahwa istri yang menggugat cerai suaminya tetap berhak atas harta gono Gini selama belum ada aturan seperti akad nikah yang mengatur bahwa istri , yang menggugat cerai suaminya, tidak mendapatkan harta gono Gini.

Hukum Keluarga Dan Waris Pembagian Harta Gono Gini

Adapun pembagian harta gono Gini, isteri menggugat cerai, hal ini dapat dilakukan dengan mengajukan gugatan atas harta gono Gini, yang juga dapat diajukan bersamaan dengan perkara perceraian atau setelah perceraian resmi.

Lalu bagaimana dengan pembagian harta gono ketika suami yang mengajukan cerai? Tidak diatur dalam aturan Hukum Perkawinan, maupun dalam Kompendium Hukum Islam itu sendiri, bahwa jika suami menggugat cerai, ia mendapat bagian yang lebih besar.

Bahkan, persentase pembagiannya berdasarkan aturan yang berlaku, yaitu milik bersama. Namun, perlu dicatat bahwa hakim juga dapat memutuskan pembagian yang berbeda berdasarkan pertimbangan tertentu.

Hukum Pembagian Harta Gono Gini

Cara pertama untuk mengatur pembagian harta kekayaan adalah dengan menghitung jumlah harta kekayaan yang dimiliki bersama, meliputi harta perkreditan, benda berwujud dan tidak berwujud.

Contoh Surat Perjanjian Harta Gono Gini

Caranya adalah dengan menjual semua aset agar Anda lebih mudah melihat jumlah aset yang Anda miliki. Misalnya, seperti menjual rumah untuk mengetahui jumlah kekayaan dan lebih mudah untuk mendistribusikannya secara adil.

Namun kedua belah pihak juga harus membuat perjanjian bahwa keduanya setuju untuk menjual aset tersebut. Contohnya seperti rumah, tanah, kendaraan atau perhiasan.

Pembagiannya sama, artinya kedua belah pihak sepakat untuk menerima dari seluruh harta yang dimiliki. Namun jika sudah memiliki anak, maka pembagiannya akan menggunakan hukum yang berlaku. Biasanya salah satu pihak yang menerima hak asuh anak akan mendapat bagian yang lebih besar karena tanggung jawabnya untuk menjaga dan merawat anak tersebut.

Cara membagi aset Gono Gini ini bisa dilakukan saat pasangan tetap tidak mau menjual aset dengannya. Oleh karena itu, diperlukan bantuan dari pihak ketiga untuk mendapatkan aset yang telah dijual tersebut.

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.